Daftar Informasi Publik

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang effektif, effisien, transparan, akuntable dan dapat dipertanggungjawabkan maka telah diundangkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Keterbukaan informasi publik dimaksudkan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan ikut terlibat dalam perencanaan dan penyusunan kebijakan publik serta pembuatan keputusan publik yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Oleh karena demi pengamanan dan kepentingan umum serta ketahanan nasional maka diatur pula secara tegas mengenai informasi mana yang tidak boleh sama sekali diberikan kepada warganegara atau kelompok masyarakat yang memintanya. Daftar di bawah ini merupakan sebagian informasi publik terkait Bappedalitbang. Untuk mendapatkan informasi lainnya, silakan mengakses Sistem Keterbukaan Informasi (SiKI) dengan alamat http://siki.baliprov.go.id. Untuk informasi terkait produk hukum, silakan mengakses http://jdih.baliprov.go.id/

  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
  2. Peraturan Gubernur Bali Nomor 67 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan. (Lampiran Pergub Nomor 67 Tahun 2018 ).
  3. Keputusan Kepala Bappedalitbang Provinsi Bali Nomor : 800.05/4381/Bappedalitbang, tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pembantu Teknis dan Administrasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Bali.
  4. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025.
  5. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023.

Download Materi

  1. 2019-04-29 Materi Sosialisasi KRISNA-DAK-2020
  2. 2019-04-24 Materi Forum Pemetaan Kebutuhan Data SIPD
  3. 2019-04-11 Materi Pembukaan Musrenbang RKPD Tahun 2020
  4. 2019-04-04 Materi paparan KKL Mahasiswa Poltek Harapan
  5. 2019-04-02 Materi Kunjungan DPRD Mojokerto dan Sulawesi Selatan
  6. 2019-03-27 Materi Pra Musrenbang
  7. 2019-03-12 Materi Output Sistem SIPD
  8. 2019-03-12 Materi Paparan ASB